FPDIP Dominasi Pimpinan Alkap DPRD Solo

 

Gedung Graha Paripurna DPRD Solo

Karangasem—Dari enam fraksi di DPRD Solo, Fraksi PDIP (FPDIP) mendominasi kursi pimpinan alat kelengkapan (alkap). Sementara Fraksi Persatuan Indonesia Raya (FPIR) tidak mendapatkan jatah pimpinan alkap karena komunikasi pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Seperti diketahui, FPIR merupakan salah satu fraksi gabungan dari Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Komposisi pimpinan alkap tersebut dibacakan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Solo, Senin 22 September 2014. Rapat yang dipimpinan Ketua DPRD Teguh Prakosa itu berlangsung lebih dari tigas jam karena rumitnya mekanisme penentuan pimpinan alkap dan kurangnya persiapan dari Sekretariat DPRD Solo.

FPDIP memperoleh tujuh kursi pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi (Banleg), Badan Kehormatan (BK), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) masing-masing satu kursi ketua. Pimpinan Banggar dan Banmus merupakan ex officio pimpinan DPRD. Selain FPDIP, tiga fraksi lainnya berhak mendapat kursi Wakil Ketua Banggar dan Banmus, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dan Fraksi Partai Golkar (FPG).

FPKS menerima jatah tambahan Wakil Ketua Komisi III dan Sekretaris Komisi IV. FPAN juga menerima kursi tambahan Wakil Ketua Komisi I dan Wakil Ketua BK. Demikian pula FPG pun menempati kursi tambahan Sekretaris Komisi III dan Wakil Ketua Banleg.

Sementara, Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (FDNR) yang merupakan fraksi gabungan mendapat satu kursi Sekretaris Komisi II. Sedangkan, FPIR sama sekali tak mendapat jatah pimpinan alkap.

Ketua DPRD Solo Teguh Prakosa, Senin siang, menyatakan hanya empat parpol yang berkomunikasi langsung dengan Ketua DPC PDIP Solo, yakni PAN, PKS, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. “Partai Gerindra tidak melakukan komunikasi dengan pimpinan partai kami. Kami tidak punya tendensi. Pimpinan-pimpinan alkap ini akan dievaluasi 2,5 tahunan. Kalau tidak bisa mengawal pembangunan di Solo, ya, pasti ada pergeseran di internal maupun eksternal,” kata Teguh.

Ketua FPIR DPRD Solo, M. Irawan Purnomo, tak berkecil hati meskipun tak mendapat jatah pimpinan alkap. Ia legawa dengan posisi tiga kursi yang dimiliki Partai Gerindra di DPRD Solo yang terpaksa mengalah. Ia juga tidak iri dengan FDNR yang mendapatkan satu kursi pimpinan Komisi II. “Secara formal kami tidak pernah berkomunikasi dengan PDIP,” terang dia. (Ah)